KOTA BEKASI DapurBerita.com – Pemerintah Kota Bekasi, yang kini sedang melakukan kegiatan revitalisasi Pasar Kranji Baru, tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya pihak rekanan yaitu PT Annisa Bintang Blitar, sebagai pihak yang mengerjakan kegiatan tersebut dinilai kurang profesional dalam melakukan pekerjaan pada item pengurugukan tanah.
Masyarakat di sekitar area pasarpun, termasuk beberapa orang pedagang kepada awak media mengaku heran dan mempertanyakan kwalitas urugan tanah yang sudah diletakkan di area pembangunan pasar tersebut.
Mereka mempertanyakan material puing batu, debu pasir yang teronggok di lokasi proyek tersebut. Mengapa tidak sepenuhnya menggunakan material tanah merah, bahkan seharusnya mungkin tanah merah super agar kwalitas baik, sabab lokasi ini akan dijadikan pasar sebagai tempat atau gedung fasilitas umum.
“Seharusnya pihak rekanan melakukan yang terbaik, kita para pedagang mengkhwatirkan kwalitas gedung bangunan pasar ini” keluh seorang pedagang.
Awak media Ketika melakukan pemantauan langsung ke lokasi Pasar Kranji Baru, menemukan dua unit alat berat excavator dan sejumlah pekerja yang tengah melakukan kegiatan penataan pematangan urugan lahan. Area pasar Kranji Baru pun sudah dikandangi dengan material seng guna memperlancar kinerja rekanan.
Selanjutnya awak media yang melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, H Tedy Hafni Tresnadi, di ruang kerjanya menuturkan, mengaku heran akan kinerja rekanan. Pihaknya pun akan segera melakukan pengecekan ke lokasi pasar Kranji Baru guna memastikan kinerja mereka.
“Di lokasi pasar Kranji Baru juga ada kepala unit pasar yang kita harapkan kinerjanya, kalau ada material atau barang barang yang tidak sesuai dengan spersifikasi pekerjaan agar segara dilapokan kepada kita”, tegas Tedy Hafni.
Ditambahkan Tedy Hafni, pihaknya sangat menginginkan barang atau material yang berkwalitas sesuai dengan teknis pekerjaaan. “Sebab itulah, kita berterima kasih kepada masyarakat dan awak media yang sudah melaporkan hal ini kepada Dinas Perekonomian dan Perindustrian sebagai bahan evaluasi dan pengecekan, ujarnya. (Msk/Tim)