Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Tinjau Tambak di Muara Gembong Bekasi
KABUPATEN BEKASI DapurBerita.com – Pemerintah mulai mempercepat pengembangan kawasan perikanan budi daya di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang dengan total luas lahan mencapai sekitar 5.533 hektare. Program yang diproyeksikan menelan anggaran Rp7 triliun ini ditargetkan mampu menghasilkan produksi perikanan hingga 110 ribu ton serta menyerap sedikitnya 20 ribu tenaga kerja.
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tb Haeru Rahayu, mengatakan pengembangan kawasan tersebut merupakan bagian dari program penataan dan optimalisasi lahan untuk meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Hal itu disampaikannya saat meninjau lokasi tambak di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, pengembangan kawasan perikanan budi daya sebenarnya direncanakan mencakup empat kabupaten di Jawa Barat dengan total potensi lahan sekitar 14.090 hektare.
Keempat wilayah tersebut meliputi Kabupaten Bekasi sekitar 4.133 hektare, Kabupaten Subang sekitar 1.400 hektare, Kabupaten Karawang lebih dari 6.000 hektare, serta Kabupaten Indramayu sekitar 2.000 hektare.
Namun, pelaksanaan tahap awal diprioritaskan di Kabupaten Bekasi dan Subang karena proses administrasi serta pelepasan lahannya dinilai lebih dahulu rampung dibandingkan dua kabupaten lainnya.
“Hari ini kita memulai di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang. Prosesnya alhamdulillah lebih awal dibandingkan dua kabupaten yang lain,” ungkap Tb Haeru Rahayu.
Untuk kedua wilayah tersebut, pemerintah menyiapkan intervensi lahan sekitar 5.533 hektare dengan kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp7 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi awal sekitar Rp20 triliun apabila pengembangan dilakukan sekaligus di empat kabupaten.
Dari kawasan yang dikembangkan, Kabupaten Bekasi direncanakan menjadi sentra budi daya nila salin, sedangkan Kabupaten Subang difokuskan pada komoditas ikan kakap.
Pemerintah memproyeksikan kedua kawasan tersebut mampu menghasilkan hampir 110 ribu ton produk perikanan dan membuka kesempatan kerja bagi sekitar 20 ribu orang. Dampak ekonominya diharapkan turut dirasakan melalui tumbuhnya usaha pendukung serta aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.
Empat Tahapan Persiapan
Untuk merealisasikan program tersebut, KKP tengah mempercepat penyelesaian empat tahapan utama.
Pertama, penyelesaian PDSK yang dikawal Sekretaris Daerah bersama jajaran terkait. Kedua, proses sertifikasi lahan melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang.
Ketiga, penyiapan dokumen pelelangan menggunakan skema design and build. Keempat, penyusunan landasan hukum melalui instruksi bupati agar pelaksanaan program memiliki kepastian regulasi dan dukungan pemerintah daerah.
Di sisi lain, aspek lingkungan juga menjadi perhatian dalam perencanaan kawasan. Tb Haeru Rahayu menegaskan bahwa tidak seluruh lahan akan dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya. Sebagian kawasan tetap dipertahankan untuk kepentingan konservasi dan restorasi mangrove.
Dalam pemaparannya, sekitar 58 persen kawasan masuk dalam konstruksi pengembangan, sementara sekitar 4 persen dialokasikan untuk restorasi. Keberadaan kawasan mangrove dinilai penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.
KKP juga merancang sistem pengelolaan tambak secara terintegrasi, mulai dari saluran pemasukan air (intake), tempat penampungan, petakan budi daya, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Melalui penataan tersebut, pengembangan kawasan diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem pesisir.
Pemerintah menargetkan pembangunan fisik dapat dimulai pada awal Januari 2027 sesuai arahan Presiden. Untuk mengejar target tersebut, seluruh persyaratan administrasi dan teknis perlu segera diselesaikan, termasuk PDSK, pengajuan Letter of Assistance (LOA), serta dokumen pendukung lainnya.
Dengan percepatan persiapan tersebut, pengembangan kawasan perikanan budi daya di Bekasi dan Subang diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan produksi perikanan nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. (Hans)

